PALANGKA RAYA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali memicu desakan masyarakat agar pemerintah bertindak lebih serius. Tak hanya menuntut penanganan kebakaran, massa aksi juga menyoroti perlindungan kesehatan warga hingga transparansi anggaran penanggulangan karhutla.
Tuntutan tersebut disuarakan Aliansi Rakyat Kalteng dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/10/2026).
Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera sekaligus peserta aksi, Cornelis, mengatakan masyarakat Kalteng memiliki hak yang sama untuk menghirup udara bersih dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dibayangi kabut asap.
Ia juga menyoroti perhatian pemerintah pusat yang dinilainya belum sebanding dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Jangan hanya sumber daya alam kami yang dikeruk, sementara masyarakatnya dibiarkan menghadapi persoalan sendiri. Kami memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia,” kata Cornelis di sela-sela aksi.
Menurutnya, dampak kabut asap tidak bisa hanya diukur dari ada atau tidaknya korban jiwa. Paparan asap dalam jangka panjang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat, sedangkan kegiatan pendidikan anak-anak ikut terdampak.
Dampak lainnya dirasakan pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berkurangnya aktivitas masyarakat akibat kabut asap dinilai dapat menekan pendapatan mereka.
“Menurut saya, keliru jika penetapan bencana nasional harus menunggu adanya korban jiwa. Masyarakat yang terus-menerus menghirup asap bisa mengalami gangguan kesehatan yang dampaknya baru terasa berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian,” ujarnya.
Cornelis mengingatkan, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai masyarakat jatuh menjadi korban sebelum memberikan perhatian serius terhadap dampak karhutla.
Selain persoalan kesehatan, Cornelis mengkritik pola penanganan karhutla yang menurutnya masih terlalu bertumpu pada arahan pemerintah pusat. Ia menilai kunjungan pejabat pusat perlu diikuti langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Salah satu hal yang disorot ialah kesiapan sarana dan prasarana pemadaman. Menurut Cornelis, peralatan pemadam perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kalteng, termasuk kondisi lahan dan akses menuju titik api yang berada jauh dari jangkauan.
“Yang kami butuhkan adalah perhatian serius, penanganan yang tepat, serta dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi wilayah. Jangan hanya mengandalkan laporan. Libatkan kepala daerah yang memahami karakteristik wilayahnya masing-masing dan berikan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan efektif. Dukungan anggaran, menurutnya, juga perlu disertai keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana penanggulangan bencana digunakan.
Dalam aksi tersebut, Cornelis turut meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian langsung terhadap persoalan karhutla di Kalteng.
Ia mendorong pemerintah mengevaluasi status bencana secara serius, mengusut penyebab kebakaran, mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta membuka transparansi anggaran penanganan karhutla.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama, bukan saling melempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan penanganan segera.
“Kami masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru karena kecintaan itulah, kami menyampaikan tuntutan ini agar Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian yang layak dan masyarakatnya dapat hidup dengan aman, sehat, serta sejahtera,” ungkap Cornelis.
Ia berharap suara masyarakat Kalteng yang disampaikan melalui aksi tersebut dapat didengar Presiden Prabowo Subianto, sehingga penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjamin perlindungan kesehatan, keberlangsungan aktivitas masyarakat, dan keterbukaan penggunaan anggaran.
“Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto mendengar suara masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (*)
Editor: Logman Susilo
