MUARA TEWEH – Meski jumlah titik api dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan menurun, kabut asap yang masih pekat membuat Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari ke depan.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi penanganan karhutla dan dampak kemarau di Aula Setda Barito Utara, Kamis (15/10/2026).
Bupati Barito Utara, H. Shalahhuddin, menegaskan penurunan jumlah titik api tidak boleh membuat jajaran pemerintah dan masyarakat lengah. Kewaspadaan harus tetap dijaga, terutama karena dampak kabut asap masih berpotensi mengganggu kesehatan warga.
“Jumlah titik api dan kejadian karhutla saat ini mengalami penurunan. Ini menunjukkan upaya penanganan dan pendekatan kepada masyarakat memberikan hasil positif. Langkah-langkah yang sudah berjalan baik harus terus dipertahankan,” ujar Shalahhuddin.
Menurutnya, evaluasi penanganan karhutla harus terus dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan berjalan efektif hingga tingkat kecamatan dan desa.
Di tengah kondisi tersebut, pemantauan kualitas udara diminta dilakukan setiap hari. Pemerintah daerah juga akan melanjutkan pembagian masker serta mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat asma, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya.
Shalahhuddin meminta kesiapan ruang oksigen, pos pelayanan kesehatan, serta tenaga medis dipastikan agar masyarakat yang terdampak kabut asap dapat segera memperoleh pertolongan.
Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, seluruh unsur yang terlibat diminta tetap menjalankan tugas sesuai kebutuhan di lapangan. Bupati meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi serta memastikan personel dan sumber daya digunakan secara efektif.
“Seluruh unsur yang terlibat merupakan bagian penting dari komando penanganan tanggap darurat bencana. Karena itu, koordinasi dan kesiapsiagaan harus tetap dijaga,” tegasnya.
Selain kesiapan personel, Shalahhuddin menyoroti penggunaan anggaran penanganan karhutla, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia menekankan agar setiap penggunaan anggaran dilakukan secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Pendampingan hukum dari kejaksaan serta pengawasan oleh inspektorat juga dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah tidak hanya karhutla dan kabut asap. Dampak kemarau juga mulai dirasakan masyarakat melalui penurunan debit sungai, bahkan mengeringnya sejumlah sungai yang menjadi sumber air.
Akibatnya, sebagian warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, dan perangkat daerah terkait diminta membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyalurkan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Bupati juga meminta sumber daya yang tidak sedang diperlukan untuk penanganan langsung titik api dioptimalkan guna mendukung distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
“Saya berharap tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tanpa mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, para asisten Sekretariat Daerah, kepala OPD, para camat, serta undangan terkait lainnya.
Melalui perpanjangan status tanggap darurat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga konsistensi penanganan karhutla sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan dan ketersediaan air bersih, tetap terpenuhi selama kemarau. (wan)
Editor: Sari Fatimah
